Sinergi PLN UP2K Sulbar & Dinas ESDM Sulawesi Barat, Komitmen Dalam Percepatan Pembangunan Listrik Des

Mamuju, 21 Januari 2026 — Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Izbet Alighorky, mengunjungi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, di kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu (21/1/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar Qamaruddin Kamil, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Farid Asyhadi dan Marwazi Abdullah, serta perwakilan PLN UP2K Sulbar, Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan, Muhammad Djajadi, dan Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan, Mansyur Fahmi. Pertemuan tersebut membahas komitmen PLN dalam melanjutkan pembangunan program Listrik Desa (Lisdes) serta peningkatan pelayanan kelistrikan di seluruh wilayah Sulawesi Barat, termasuk daerah terpencil dan wilayah dengan akses terbatas.

Upaya percepatan pemerataan akses listrik di Sulawesi Barat terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi dan PLN. Hingga saat ini, Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Sulawesi Barat telah mencapai 90,97 persen. Namun, lebih dari 9 persen masyarakat masih belum menikmati layanan listrik PLN, terutama di wilayah terpencil dan dengan akses yang sulit dijangkau.

Masih terdapat 19 desa di Sulawesi Barat yang belum teraliri listrik. Satu desa di antaranya berada di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, dengan status wilayah usaha. Dua desa lainnya berada di Kecamatan Bala Balakang, sementara 17 desa tersisa menghadapi kendala akses jalan ekstrem yang menyulitkan mobilisasi material dan peralatan jaringan listrik. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat telah merencanakan pembangunan jaringan listrik di 20 lokasi sepanjang tahun 2025 guna menjangkau desa dan dusun yang belum berlistrik.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Manager PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, dalam pertemuan bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, di Mamuju, Rabu (21/1/2026). PLN menegaskan keberlanjutan program Listrik Desa (Lisdes) serta pelaksanaan program listrik gratis atau Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang didukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai instrumen utama untuk mendorong RE menuju 100 persen. PLN juga menyatakan kesiapan untuk menerima dan membangun lokasi desa maupun dusun baru berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setempat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah PLN dalam memperluas jaringan kelistrikan hingga ke wilayah yang belum terjangkau. Dinas ESDM juga siap membantu dalam percepatan program listrik perdesaan, termasuk melalui koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum guna mendukung perizinan serta pembukaan akses infrastruktur.

Selain itu, Dinas ESDM Sulbar juga berencana memasukkan proposal pengajuan untuk 19 desa baru yang belum berlistrik, serta akan berkoordinasi langsung dengan para kepala desa setempat dalam proses perencanaan dan pendataan kebutuhan listrik masyarakat.

Terkait status wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di Desa Pulau Karampuang, Bujaeramy Hassan menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi sistem penyediaan listrik di wilayah tersebut.

Dinas ESDM Sulbar turut mengimbau para kepala desa dan lurah agar segera menyampaikan data masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik atau kWh meter mandiri kepada Dinas ESDM sebagai dasar pendataan dan pengusulan program BPBL.

Seluruh langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan layanan dasar, termasuk akses energi listrik.

PLN menegaskan akan terus meningkatkan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.