Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses penyediaan listrik ke desa-desa dan dusun-dusun terpencil di wilayah Sulawesi Barat. Salah satu tantangan utama adalah kondisi jaringan listrik tegangan menengah (TM) 20 kV yang harus melintasi kawasan hutan. Menyikapi hal ini, Dinas ESDM Sulbar menyatakan akan membawa isu tersebut ke dalam forum rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dibahas lebih lanjut terkait regulasi perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur.
Selain itu, kondisi geografis menjadi hambatan tersendiri. Akses jalan yang ekstrem dan sulit dijangkau menyulitkan proses pembangunan jaringan listrik di beberapa wilayah. Dinas ESDM juga berkomitmen untuk mengangkat isu ini dalam forum RTRW agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan dinas teknis lainnya.
Tantangan lain yang mengemuka adalah masih adanya warga yang belum menikmati akses listrik. Selain karena belum adanya jaringan PLN, sebagian masyarakat juga memilih menunggu program listrik gratis dari pemerintah. Dalam hal ini, Dinas ESDM mengungkapkan bahwa isu tersebut telah masuk dalam pembahasan RTRW dan direncanakan akan diusulkan anggaran bantuan pasang baru listrik bagi sekitar 3.000 warga kurang mampu pada tahun 2026.
Dinas ESDM juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam setiap usulan bantuan pasang baru listrik, terutama untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik di lokasi calon pelanggan dan mempertimbangkan tingkat mutu pelayanan yang berlaku. Untuk wilayah-wilayah yang termasuk dalam program listrik desa, calon pelanggan diharapkan juga berkoordinasi dengan PLN terkait roadmap dan rencana elektrifikasi wilayah tersebut agar program yang berjalan dapat lebih terarah dan efektif.
Koordinasi ini menjadi bagian penting dari upaya bersama PLN dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat untuk memperluas cakupan layanan listrik secara adil, merata, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke pelosok daerah.