Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan pergerakan masyarakat secara lebih merata sehingga puncak arus mudik dapat dihindari.
“Kami berharap kebijakan WFA ini dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalur mudik, terutama di titik-titik rawan kemacetan,” ujar Menpan-RB dalam konferensi pers, Senin (17/3).
Selain kebijakan WFA, pemerintah juga memajukan libur sekolah dan madrasah dari 24 Maret menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025 guna mengakomodasi pola mudik yang lebih fleksibel.
Meski demikian, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan di semua sektor usaha. “Sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik pegawai, seperti industri manufaktur dan layanan publik tertentu, tetap harus beroperasi normal,” jelasnya.
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah juga berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Jasa Marga untuk menerapkan rekayasa lalu lintas seperti contra flow, one way, dan ganjil-genap guna mengurangi kepadatan kendaraan.
Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan arus mudik tahun 2025 dapat berjalan lebih lancar dan aman bagi para pemudik.
