Jakarta, 20 Agustus 2024 – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program reformasi birokrasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, demi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa pemerintah berfokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). "Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar memperbaiki sistem, tetapi juga menumbuhkan budaya pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Kita ingin birokrasi yang adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman," ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Selain itu, Menteri PANRB juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam birokrasi. Menurutnya, penerapan teknologi informasi yang tepat guna akan mempercepat proses pelayanan publik dan mengurangi potensi penyimpangan. "Pemerintah saat ini tengah mendorong integrasi sistem digital dalam setiap lini pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan," tambahnya.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara menyampaikan pentingnya peran pimpinan daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi. "Gubernur, bupati, dan wali kota harus memastikan bahwa seluruh jajarannya bekerja dengan visi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas Presiden. Beliau juga meminta agar setiap kepala daerah mengawal proses perizinan dan investasi di daerah masing-masing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Salah satu wujud nyata dari reformasi birokrasi yang sudah berjalan adalah peningkatan layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, penerapan OSS telah membantu mempercepat proses perizinan usaha, yang kini bisa diselesaikan dalam hitungan hari. "Dengan OSS, kita memangkas birokrasi yang berbelit dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ini penting untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia," jelas Bahlil.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap reformasi birokrasi yang berkelanjutan akan mampu membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Indonesia dapat mencapai target-target pembangunan secara efektif dan berdaya saing di kancah global.
